Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) siap menyerap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akibat kebijakan penghentian sementara atau moratorium pengiriman TKI ke luar negeri.

Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan menegaskan, pemerintah telah menyiapkan beberapa program untuk menyerap TKI karena adanya kebijakan moratorium TKI.

Terkait anggaran untuk biaya penyerapan TKI tersebut, Syarif mengaku pasrah. “Siap itu, artinya program itu mengikuti anggaran. Kita harapkan bisa kita serap semuanya,” ujarnya.

Namun, yang bisa dia pastikan, meskipun ada rencana moratorium, anggaran untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI tidak akan dihapuskan. Karena masih ada TKI yang bisa menggunakan anggaran tersebut.

Iklan

Penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI non-formal baru ke Arab Saudi menjadi langkah dilematis. Ke depan Pemerintah harus memperkuat posisi tawar Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi.

Selain itu TKI yang batal berangkatpun dapat dialihkan ke negara lain yang lebih menghargai hak-hak tenaga kerja.

Menurut pengamat ekonomi dan analis perbankan dan pasar modal Mirza Adityaswara, pemerintah memang perlu memperhatikan perlindungan TKI. Ini hal yang wajib dilakukan pemerintah.

Namun, di sisi lain pemerintah harus sadar, penerimaan dana dari TKI untuk keluarga di Indonesia juga tak kalah penting. Setelah resminya pemberlakuan penghentian sementara atas pengiriman TKI ke Arab Saudi, pemerintah memiliki pekerjaan rumah. Yakni memperkuat posisi tawar Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi. Khususnya dalam penanganan TKI.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tidak semua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke luar negeri masuk dalam katagori angkatan kerja. Sehingga ini menepis adanya kewajiban pemerintah harus menyediakan lapangan kerja besar-besaran pasca moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi.

Rusman menambahkan kebanyakan para tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri adalah ibu rumah tangga yang mempunyai masalah ekonomi di Indonesia. Para ibu rumah tangga ini tak masuk dalam angkatan kerja.

Rusmana mengakui pemerintah mengaku dilema untuk memutuskan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Disatu sisi ada desakan moratorium menyusul banyaknya kasus penyiksaan, namun disisi lain moratorium TKI akan memunculkan pengangguran di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan pihaknya memperhitungkan potensi pengangguran dalam tiga bulan saja bisa mencapai sekitar 36 ribu orang pasca moratorium TKI ke Arab Saudi.

Belajar dari kasus Ruyati, pemerintah diminta tak lagi mengirimkan tenaga kerja wanita (TKW) sebagai pembantu ke luar negeri. Karena kasus-kasus seperti Ruyati berpotensi terulang lagi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan, pemerintah harus belajar dari kasus Ruyati tersebut. Ada hikmah bagus yang dapat diambil dari keputusan pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi. Ke depan, Indonesia dapat belajar unutk mengirimkan tenaga-tenaga kerja yang terampil ke luar negeri.

BPS yakin angka tingkat pengangguran tidak akan mencapai angka 7% akibat penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Saat ini angka pengangguran masih berada di angka 6,8%.

Hal ini diyakini Rusman karena tidak semua tenaga kerja asal Indonesia yang dipulangkan dalam status angkatan kerja. Karena itu, pengembalian TKI ke Indonesia tidak akan sepenuhnya mempengaruhi tingkat pengangguran

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui masih banyak pegawai Kementerian Keuangan (Keuangan) yang ragu-ragu untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Hal ini menyebabkan LHKPN dari Kementerian Keuangan masih minim.

Meskipun Agus mengatakan ada kenaikan jumlah pegawai LHKPN yang ditetapkan oleh kementerian keuangan dari sebelumnya pada 17.000 orang menjadi 26.000 orang yang diwajibkan menyerahkan LHKPN. Dari para pegawai yang diwajibkan memberikan LHKPN, masih banyak yang ragu-ragu memberikan laporan tersebut.

Dengan demikian, lanjut Agus Marto, Kementerian Keuangan harus terus mendukung agar semua menyerahkan laporan kekayaannya. “Dari situ musti di supervisi supaya melapor semua,” kata Agus.

Agus menuturkan memang ada beberapa pegawainya yang kurang displin dalam memeberikan laporannnya, akan tetapi ketika ditanyakan siapa oknumnya dia tidak bisa menjelaskan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluhkan minimnya jumlah LHKPN, khususnya dari lingkungan Kementerian Keuangan. Hingga hari ini baru tercatat hanya 34,23% dari 24.704 penyelenggara negara wajib lapor di Kemenkeu, atau baru sekitar 8.456 orang yang telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK

Tingkat kepatuhan para pejabat Kementerian Keuangan untuk menyerahkan laporan kekayaan masih rendah. Bahkan hingga batas terakhir tanggal 25 Juni 2011 hanya sekitar 30-40% yang menyerahkan laporan.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho menyatakan ada sekitar 24-25.000 pejabat di Kemenkeu yang wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN),

Baru sekitar 30-40 persen yang menyerahkan LHKPN, padahal batas akhir penyerahan LHKPN tersebut sudah berakhir tanggal 25 Juni 2011

Terakhir itu 30-40 persen, karena kan banyak orang baru juga yang harus masukin. Yang paling tinggi komwas pajak karena yang harus menyampaikan satu orang, jadi tingkat kepatuhan seratus persen, hahaha.. Kedua di lingkungan Kemenkeu, Wakil Menteri, itu ada delapan orang seingat saya, yang sudah sampaikan tujuh

Bagi  pegawai yang terlambat menyerahkan LHKPN maka pihaknya akan menanyakan alasannya. Jika setelah dikirimi surat teguran, tidak ada tindak lanjut, maka pegawai tersebut akan dikenakan sanksi administratif.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo memutasikan para pegawai pajak di tingkat pusat ke daerah. Para pegawai pajak itu akan difokuskan mengurus pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di daerah.

Agus menjelaskan pihaknya memiliki rencana untuk melakukan pemutasian beberapa pegawai Kementerian Keuangan ke daerah. Pasalnya, ada beberapa sektor yang tidak lagi ditangani Kementerian Keuangan, seperti pemungutan PBB dan BPHTB yang sudah diserahkan ke daerah. Padahal, di daerah sangat dibutuhkan tenaga untuk mengelola pemungutan kedua pajak tersebut.

Seperti diketahui, pemerintah pusat akan mengalihkan penerimaan pajak BPHTB per 1 Januari 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) mulai 1 Januari 2014